Belanja pegawai yang membengkak

Pada tanggal 5 febuari 2013, Gubernur aceh melantik 422 pejabat sekaligus. Hal ini menjadi permasalahan, karena pejabat yang di lantik ada yang telah meninggal dan pelaksanaan tidak tepat sasaran.

Berdasarkan penelusuran MaTA, dalam pelantikan 422 pejabat eselon II, III, dan IV tersebut, sedikitnya 132 orang pejabat di provinsi tergusur, karena jabatan mereka diduduki PNS dari kabupaten/kota. Jumlah pegawai provinsi pun jadi bertambah.

Menurut saya, sebaiknya dalam pelantikan pejabat dilakukan secara efektif dan efisien. Saya mengharapkan budaya berkomunikasi yang konstruktif harus terus dapat dilaksanakan dan terus dikembangkan sehingga pada akhirnya kita semua dapat mencapai birokrasi yang bersih, efisien, efektif dan produktif, transparan, melayani masyarakat, serta akuntabel dalam melaksanakan tugas untuk para pejabat yang dilantik.

Seharusnya pegawai yang ada di aceh harus dilihat kriteria dan kontribusinya. Lolosnya nama yang almarhum kedalam pelantikan menjadi masalah besar terhadap kenirja BKPP. Gubernur pernah mengatakan bila dalam 6 bulan pejabat pemerintah berkinerja buruk, maka akan langsung diganti. Jadi seharusnya gubernur bisa membuktikan kata-kata nya. Dalam pelantikan 422 pejabat pun tidak efektif, karena tidak bisa di buktikan pegawai provinsi yang diganti akan lebih baik dari pejabat yang terdahulu. Seharusnya pejabat yang dilantik sesuai dengan tupoksi kerjanya masing masing.

Pembengkakan belanja pegawai juga disebabkan oleh banyaknya pns dilakalangan SKPA (satuan perangkat kerja aceh). Sebagai contoh, 1 perkerjaan yang dilakukan yang seharusnya 1 orang ini di lakukan oleh 5 orang. Ini merupakan suatu pemborosan dalam segi anggaran. karena satu pekerjaan yang dilakukkan oleh 5 orang menjadi tidak efektif dan efisien.

                Pegawai yang terlalu banyak pun menjadi masalah. Hal ini di sebabkan karena anggara yang di alokasikan untuk belanja pegawai terlalu banyak. Bila pemerintah tidak memperhatikan akan menyebabkan belanja membengkak dari anggaran. Dari belanja pegawai bisa tercermin pengalokasian APBA yang tidak efesien dan efektif. Sebaiknya pemerintah aceh mengevaluasi system dalam belanja pegawai yang sudah tidak tepat sasaran dan tidak efektif.