Belanja pegawai yang membengkak

Pada tanggal 5 febuari 2013, Gubernur aceh melantik 422 pejabat sekaligus. Hal ini menjadi permasalahan, karena pejabat yang di lantik ada yang telah meninggal dan pelaksanaan tidak tepat sasaran.

Berdasarkan penelusuran MaTA, dalam pelantikan 422 pejabat eselon II, III, dan IV tersebut, sedikitnya 132 orang pejabat di provinsi tergusur, karena jabatan mereka diduduki PNS dari kabupaten/kota. Jumlah pegawai provinsi pun jadi bertambah.

Menurut saya, sebaiknya dalam pelantikan pejabat dilakukan secara efektif dan efisien. Saya mengharapkan budaya berkomunikasi yang konstruktif harus terus dapat dilaksanakan dan terus dikembangkan sehingga pada akhirnya kita semua dapat mencapai birokrasi yang bersih, efisien, efektif dan produktif, transparan, melayani masyarakat, serta akuntabel dalam melaksanakan tugas untuk para pejabat yang dilantik.

Seharusnya pegawai yang ada di aceh harus dilihat kriteria dan kontribusinya. Lolosnya nama yang almarhum kedalam pelantikan menjadi masalah besar terhadap kenirja BKPP. Gubernur pernah mengatakan bila dalam 6 bulan pejabat pemerintah berkinerja buruk, maka akan langsung diganti. Jadi seharusnya gubernur bisa membuktikan kata-kata nya. Dalam pelantikan 422 pejabat pun tidak efektif, karena tidak bisa di buktikan pegawai provinsi yang diganti akan lebih baik dari pejabat yang terdahulu. Seharusnya pejabat yang dilantik sesuai dengan tupoksi kerjanya masing masing.

Pembengkakan belanja pegawai juga disebabkan oleh banyaknya pns dilakalangan SKPA (satuan perangkat kerja aceh). Sebagai contoh, 1 perkerjaan yang dilakukan yang seharusnya 1 orang ini di lakukan oleh 5 orang. Ini merupakan suatu pemborosan dalam segi anggaran. karena satu pekerjaan yang dilakukkan oleh 5 orang menjadi tidak efektif dan efisien.

                Pegawai yang terlalu banyak pun menjadi masalah. Hal ini di sebabkan karena anggara yang di alokasikan untuk belanja pegawai terlalu banyak. Bila pemerintah tidak memperhatikan akan menyebabkan belanja membengkak dari anggaran. Dari belanja pegawai bisa tercermin pengalokasian APBA yang tidak efesien dan efektif. Sebaiknya pemerintah aceh mengevaluasi system dalam belanja pegawai yang sudah tidak tepat sasaran dan tidak efektif.

Aceh Merupakan Daerah No 7 Termiskin Sekaligus No 7 Terkaya di Indonesia

Provinsi Aceh terletak di bagian paling ujung di pulau Sumatera. Secara geografis provinsi Aceh terletak antara 2 - 6 derajat lintang utara dan 95 – 98 derajat lintang selatan dengan ketinggian rata-rata 125 meter diatas permukaan laut. Batas- batas wilayah acehBatas- batas wilayahnya Provinsi Aceh di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur dengan Selat Malaka, sebelah Utara dengan Selat Malaka dan sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara. Luas Wilayah Aceh 57.948,94 km2.

Wilayah Provinsi Aceh yang beribukota di Banda Aceh terbagi dalam 18 kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 280 Kecamatan, 755 Mukim, dan 6.423 Gampong atau Desa, yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat daya, Kabupaten Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayolues, Kabupaten Naganraya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota banda aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam.

Struktur ekonomi Provinsi Aceh pada tahun 2008-2010 didominasi sektor Pertanian 26-29 %, dengan kecenderungan terus meningkat setiiap tahunnya, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi antara 13-16 %.

Komoditi unggulan Provinsi Aceh yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kelapa Sawit, Kakao, Karet, Kopi, Kelapa, Cengkeh, dan Nilam. Sub sektor perikanan komoditi yang diunggulkan berupa perikanan tangkap, budidaya jaring apung, budidaya keramba, budidaya kolam, budidaya laut, budidaya sawah, dan budidaya tambak, Pariwisatanya yaitu wisata alam, wisata adat dan budaya.

Sebagai daerah yang letak geografis dan sumber daya yang melimpah, Aceh tidak serta merta menjadi daerah yang sejahtera. Itu terlihat dari fakta Aceh yang menjadi provinsi nomor 7 termiskin di Indonesia. Padahal aceh sendiri menjadi daerah paling kaya nomor 7  juga di Indonesia menurut data bps. Dari berita ini http://economy.okezone.com/read/2012/10/15/320/704254/redirect dipaparkan bahwa aceh akan menerima dana sekitar 100 triliun dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Tetapi dana tersebut tidak berpengaruh berarti terhadap kesejahteraan Aceh, karena tingkat kemiskinan masih di 19,7 % .

Data yang terbarukan aceh, tingkat kemiskinan aceh sudah di 17.6 % dari 5 juta penduduk diaceh. Daerah paling besar kontribusinya adalah kabupaten Bener Meriah yaitu 26 persen dan Banda Aceh yang terendah sekitar 9 persen di bawah  angka nasional.

Dalam kasus korupsi, Aceh menjadi 5 besar nasional penyumbang korupsi nasional. Potensi yang diakibatkan dari kerugiaan Negara mencapai 1.7 T .

Menurut saya sudah sebaiknya dana yang berlimpah dan sumber daya banyak bisa di alokasikan dengan baik transparan dan ada pengawasan terhadap pengalokasiaan dana agar mencapai kesejateraan Aceh. Stabilitas politik juga di perlukan dalam menunjang kemajuan aceh agar investasi dapat masuk ke Aceh. Bila seperti korupsi yang tinggi dan infrastruktur Aceh kurang, akan menghambat kemajuan aceh.